Kepala Komunitas PAFI & Jokowi Soal Usulan Pemakzulan Gibran

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke publik usai Pemilu 2024. Beberapa pihak menilai pencalonan Gibran penuh kontroversi. Isu ini mencakup dugaan nepotisme hingga intervensi kekuasaan dalam proses politik.

Seruan pemakzulan mulai ramai setelah muncul petisi yang menuntut Gibran diberhentikan. Ia dianggap tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden. Meskipun belum ada proses resmi di DPR atau MPR, isu ini terus dibicarakan.

Pandangan Kepala Komunitas PAFI

Menanggapi isu tersebut, Kepala Komunitas Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) memberikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa posisi presiden dan wakil presiden adalah satu paket. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilu.

“Presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan politik. Jadi, jika membahas pemakzulan, kita tidak bisa pisahkan satu dari yang lain,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa langkah seperti ini memiliki dampak besar. Tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara politik dan sosial.

Jokowi Dinilai Tetap Terkait

Meskipun Presiden Joko Widodo tidak terlihat aktif mendorong pencalonan Gibran, banyak yang tetap mengaitkannya. Sebagai ayah dan presiden yang menjabat saat itu, Jokowi tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik.

Namun, Jokowi menekankan bahwa hasil pemilu adalah pilihan rakyat. Ia meminta semua pihak untuk menghormati proses demokrasi yang sudah berlangsung.

Antara Wacana dan Realitas

Wacana pemakzulan datang dari berbagai arah. Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat mengusulkan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan. Mereka mengklaim bahwa Gibran melanggar konstitusi saat mencalonkan diri.

Namun, proses pemakzulan di Indonesia tidak mudah. Pasal 7B UUD 1945 menetapkan syarat ketat. Pemakzulan hanya bisa dilakukan bila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berat. Misalnya, korupsi, penyuapan, atau pengkhianatan terhadap negara.

Jadi, langkah pemakzulan tidak bisa hanya berdasarkan opini atau sentimen politik.

Respons dari Partai Politik

Partai politik merespons isu ini dengan pandangan berbeda. Beberapa menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ada juga yang melihat ini sebagai upaya untuk melemahkan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menganggap isu pemakzulan sebagai manuver politik. Menurutnya, wacana ini muncul karena ada pihak yang tidak siap menerima kekalahan dalam pemilu.

Hukum Harus Jadi Dasar

Kepala Komunitas PAFI mengingatkan pentingnya jalur hukum dalam menyikapi masalah ini. Jika memang ada pelanggaran, prosesnya harus melalui mekanisme konstitusional, bukan tekanan politik.

“Kalau memang ada kesalahan, bawa ke jalur hukum. Jangan gunakan isu ini sebagai alat politik jangka pendek,” katanya.

Ketua Umum Relawan ProGib Nusantara, Hafif Assaf, juga menanggapi isu ini. Ia menyebut seruan pemakzulan muncul karena ketakutan terhadap hasil demokrasi. Ia menilai, proses hukum pemakzulan sangat panjang dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

Perlu Menjaga Stabilitas Nasional

Di tengah gejolak politik, stabilitas nasional harus tetap dijaga. Segala bentuk kritik atau ketidakpuasan harus disampaikan melalui jalur yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk menciptakan konflik.

Kepala Komunitas PAFI juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada kerja-kerja membangun bangsa.

“Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan untuk mengawasi pemerintahan secara kritis tapi positif,” ujarnya.

Penutup: Demokrasi Butuh Keseimbangan

Isu pemakzulan Gibran merupakan bagian dari dinamika politik yang biasa terjadi dalam demokrasi. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap tuduhan harus dibuktikan secara hukum, bukan lewat opini di media sosial.

Sebagai warga negara, kita berhak mengkritik. Tapi kritik harus dibarengi dengan kesadaran hukum dan semangat membangun. Pemimpin yang terpilih melalui pemilu sah harus diawasi dengan bijak, bukan dijatuhkan secara emosional.

Demokrasi sehat butuh keseimbangan antara kritik dan penghormatan pada proses. Jika kita ingin negara ini maju, maka semua pihak harus belajar menerima hasil demokrasi dan bekerja bersama untuk memperbaikinya dari dalam.